Siapa yang Menjajah Kita?
Secara historis, yang datang dan menjajah secara langsung:
· Portugis (1511–1602, terutama di Malaka dan Maluku) – menguasai rempah dengan kekerasan dan monopoli.
· VOC/Belanda (1602–1942) – dengan politik devide et impera yang paling sistematis, menghancurkan kerajaan-kerajaan Nusantara satu per satu.
· Inggris (1811–1816, masa interregnum) – singkat, tapi ikut memperkuat struktur kolonial.
· Jepang (1942–1945) – pendudukan militer yang eksploitatif dan represif.
Tapi jika kita bicara “siapa yang sebenarnya menjajah”, ada pandangan yang lebih dalam:
Penjajahan tidak berhenti pada 1945. Banyak pemikir dan sejarawan kritis mengatakan bahwa yang menjajah kita kini adalah kombinasi elite lokal dan kekuatan asing yang melanjutkan pola penjajahan lewat jalur ekonomi, politik, dan mentalitas – atau sering disebut neokolonialisme. Dalam arti ini, “penjajah” sesungguhnya bisa berarti:
· Elite politik dan ekonomi pribumi yang menjadi agen kepentingan asing.
· Sistem kapitalisme global yang mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja murah.
· Mentalitas feodal dan korup warisan kolonial yang diadopsi oleh penguasa baru.
---
Narasi Sejarah: Dari Zaman Penjajahan ke Sekarang
1. Masa Kerajaan & Kedatangan Eropa (sebelum 1800)
Kerajaan-kerajaan Nusantara berdaulat, tapi hubungan perdagangan dengan Eropa perlahan berubah jadi dominasi. Portugis dan kemudian VOC memanfaatkan konflik internal antarkerajaan. Politik adu domba dipakai untuk menghancurkan lawan: contoh paling tragis adalah Perang Makassar (VOC mendukung Arung Palakka melawan Sultan Hasanuddin) dan runtuhnya Kesultanan Mataram yang dipecah lewat Perjanjian Giyanti (1755), membuat Surakarta dan Yogyakarta terpisah dan lemah.
2. Era Kolonial Belanda (1800–1942)
Setelah VOC bangkrut, pemerintah Belanda mengambil alih. Penjajahan semakin birokratis. Tanam Paksa (1830–1870) menyengsarakan petani Jawa. Politik Etis (1901) yang diklaim “balas budi” justru melahirkan elite terdidik kecil yang kelak memimpin pergerakan, tapi juga menciptakan ketergantungan. Di mana-mana, Belanda menggunakan bangsawan lokal sebagai kepanjangan tangan, meredam perlawanan lewat iming-iming jabatan dan uang. Penghianatan terjadi terus: contohnya dalam Perang Diponegoro, banyak sentana yang berbalik memihak Belanda.
3. Pendudukan Jepang (1942–1945)
Jepang datang sebagai “saudara tua” pembebas Asia, tapi dengan cepat berubah menjadi penjajah fasis yang lebih keras. Mereka memobilisasi rakyat lewat propaganda dan pembentukan organisasi seperti PETA, yang ironisnya menciptakan kader militer bagi kemerdekaan. Politik adu domba juga dipakai: memecah kelompok nasionalis dan Islam.
4. Revolusi dan Kemerdekaan (1945–1950)
Proklamasi terjadi di tengah vacuum of power. Belanda mencoba kembali lewat agresi militer, sementara di internal terjadi pemberontakan PKI Madiun (1948) dan DI/TII. Perjuangan diplomasi dan gerilya akhirnya membuahkan pengakuan kedaulatan. Tapi di sinilah benih masalah baru: struktur ekonomi warisan kolonial tidak banyak berubah, perusahaan-perusahaan Belanda dinasionalisasi tapi pengelolaannya jatuh ke tangan elite militer dan sipil.
5. Orde Lama: Soekarno (1950–1966)
Soekarno mencoba lepas dari jerat neokolonial dengan politik non-blok dan konfrontasi terhadap Malaysia. Namun, nasionalisme kiri vs. kanan memuncak, militer semakin kuat, dan ekonomi memburuk. Klimaksnya: penghianatan G30S 1965, yang dipakai untuk menyingkirkan PKI dan mengakhiri kekuasaan Soekarno. Hingga kini, peristiwa ini masih menyisakan banyak kontroversi tentang siapa dalang sebenarnya.
6. Orde Baru: Soeharto (1966–1998)
Soeharto membuka pintu selebar-lebarnya bagi modal asing. Ekonomi tumbuh, tapi korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela. Negara menjadi alat oligarki militer-kapitalis. “Adu domba” ala Orde Baru: menggunakan isu SARA, menstigmatisasi “ekstrem kiri” dan “kanan radikal” untuk mempertahankan status quo. Stabilitas semu berakhir dengan Krisis 1998.
7. Reformasi hingga Kini (1998–sekarang)
Reformasi membawa demokrasi elektoral, otonomi daerah, dan kebebasan pers. Tetapi oligarki bertransformasi: elite lama tetap berkuasa lewat partai dan kepemilikan ekonomi. Politik adu domba kini bersalin rupa menjadi politik identitas, hoaks, dan polarisasi di media sosial. Neoliberalisme membuat sumber daya alam (tambang, sawit, energi) banyak dikendalikan oleh segelintir elite dan asing. Pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan terasa ketika kesenjangan melebar, korupsi jalan terus, dan rakyat hanya jadi komoditas suara tiap lima tahun.
Solusi: Apa yang Harus Dilakukan?
Tidak ada solusi instan. Tapi dari pengalaman sejarah, ada beberapa prinsip yang bisa memutus rantai “penjajahan gaya baru”:
1. Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi
Lepaskan ketergantungan pada impor dan utang yang menjerat. Kembangkan industrialisasi berbasis sumber daya lokal, reforma agraria sejati, dan BUMN yang benar-benar efisien dan bebas dari parasit politik.
2. Pendidikan yang Memerdekakan
Kurikulum harus menanamkan kesadaran sejarah kritis, bukan hafalan. Rakyat yang paham sejarah manipulasi dan devide et impera tidak akan mudah dipecah belah oleh isu SARA atau terlena oleh janji populis.
3. Pemberantasan Korupsi Tanpa Pandang Bulu
Selama elite bisa membeli hukum dan suara, penjajahan oleh oligarki tidak akan berakhir. Perlu reformasi peradilan, transparansi total, dan hukuman maksimal bagi koruptor.
4. Politik Persatuan, Bukan Politik Identitas
Belajar dari masa lalu: hampir semua taktik adu domba berhasil karena kita terjebak pada identitas sempit (suku, agama, golongan). Perlu gerakan kolektif yang didasari solidaritas kelas dan kesadaran bahwa musuh terbesar adalah ketidakadilan, bukan sesama warga.
5. Reformasi Demokrasi
Kurangi dominasi “kapital” dalam politik: batasi dana kampanye, hapus presidential threshold yang menyempitkan pilihan, dan dorong partisipasi rakyat yang bermakna di luar bilik suara.
6. Dekolonialisasi Mental
Hentikan glorifikasi budaya asing dan inferioritas terhadap bangsa sendiri. Bangun kepercayaan diri sebagai bangsa yang punya akar peradaban besar, tanpa jatuh ke chauvinisme sempit.
“Siapa yang menjajah kita?” dulu adalah bendera asing, lalu berganti menjadi elite penghianat rakyat sendiri yang berkolaborasi dengan kekuatan global. Narasi sejarah Indonesia menunjukkan bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya soal upacara dan simbol, tetapi tentang siapa yang menguasai tanah, air, udara, dan kekayaan negeri ini untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Solusinya adalah perjuangan terus-menerus untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka 100 persen, sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa.