Sebuah narasi tentang kenapa petani Indonesia tidak sejahtera
---
Aku Lelaki yang Tak Pernah Punya Tanah
Namaku bukan siapa-siapa. Aku hanya satu dari 17,2 juta kepala keluarga petani gurem di negeri ini. Aku menggarap sawah seluas setengah hektar di pinggiran desa yang namanya bahkan tidak muncul di peta. Sawah itu bukan milikku. Aku hanya numpang hidup di atas tanah yang setiap hari kucangkul, kusiram, kujaga seperti anak sendiri. Tapi anak itu tidak pernah mau mengaku sebagai anakku.
Aku adalah simbol dari ironi negeri agraris. Di mana petani bekerja dari matahari terbit hingga tenggelam, tapi kantongnya paling kering di antara semua profesi. Di mana 1 persen kelompok orang menguasai 58 persen tanah nasional, sementara 99 persen rakyat—termasuk aku—hanya memperebutkan sisanya.
---
Pertama: Tanahku Dijarah, Lalu Mereka Bilang Aku Malas
Pagi ini aku berdiri di pinggir sawah yang dulu hijau. Sekarang di depanku berdiri tembok beton perumahan mewah. "Kawasan hunian modern," katanya. Tanah yang dulu kucintai, kini menjadi kamar tidur orang kaya.
Dari 2019 hingga November 2025, lebih dari 554 ribu hektare sawah telah berubah menjadi perumahan dan industri. Setiap tahun, 554.000 hektare. Coba bayangkan. Itu luasnya hampir sepuluh kali lipat wilayah DKI Jakarta. Tanah-tanah subur yang dulu menghidupi ribuan keluarga, kini ditutup aspal dan beton.
"Jika nilai ekonomi lahan nonpertanian lebih tinggi, lahan sawah akan cepat terkonversi," kata profesor dari Universitas Gadjah Mada. Mereka bilang itu hukum ekonomi. Tapi siapa yang menciptakan hukum itu? Bukan petani. Kami hanya korban dari permainan angka yang tidak pernah kami pahami.
Aku masih ingat, Pak Sastro—petani tua di sebelah sawahku—menangis saat buldoser datang meratakan ladangnya. "Anak-anakku dulu sekolah dari padi ini," katanya sambil memeluk batang padi terakhir. Tiga hari kemudian, ia ditemukan gantung diri di kandang kambingnya. Katanya terlilit utang. Tapi aku tahu: dia bukan hanya terlilit utang. Dia kehilangan tanah, kehilangan harga diri, kehilangan alasan untuk hidup.
Itu bukan kasus pertama. Di Mojokerto, seorang petani 38 tahun gantung diri gegara utang. Di Ponorogo, petani 63 tahun mengakhiri hidup. Di Aceh, seorang petani tewas dengan racun di tangannya karena tak sanggup bayar bank. Namaku bukan siapa-siapa, tapi aku mendengar jeritan mereka setiap malam dalam tidurku.
---
Kedua: Aku Tanam Padi, Tapi Perutnya Tengkulak yang Kenyang
Mentri Pertanian pernah menghitung: Selisih harga antara petani dan konsumen mencapai Rp313 triliun per tahun. Rp313 triliun. Lalu kemana uang itu?
Ke tengkulak.
Sistem distribusi hasil pertanian masih dikuasai tengkulak dengan rantai pasok yang panjang. Mereka bisa meraup keuntungan hingga 67 persen di beberapa komoditas. Sementara aku, petani, hanya mendapat sekitar 30 persen dari harga jual akhir.
Aku ingat betul. Agustus lalu, ketika harga gabah di tingkat petani hanya Rp5.000 per kilogram—padahal Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan pemerintah adalah Rp6.500. "Kualitas kurang bagus," kata tengkulak sambil memainkan kacamatanya. Aku hanya diam, karena aku tahu aku tidak punya pilihan. Gabahku harus segera dijual kalau tidak ingin busuk di lumbung.
Di Aceh, harga gabah anjlok hingga Rp6.200 per kg, di bawah HPP. Di Barito Kuala, petani merugi Rp1.500 per kg karena harga hanya dihargai Rp5.000. "Kami rugi," kata Asfiannor, petani dari Kalimantan Selatan, "dan nilai itu sangat berarti".
Aku bertanya-tanya: kenapa negara tidak pernah hadir saat harga jatuh? Kenapa negara hanya hadir saat pajak dan pemilu?
---
Ketiga: Pupuknya Tak Sampai, Janjinya Tak Pernah Tertepati
Februari lalu, aku membutuhkan pupuk untuk musim tanam. Aku pergi ke kios pupuk di desa sebelah. "Pupuk subsidi habis," kata penjaga kios. "Sudah dua minggu kosong." Aku bertanya lagi ke kios lain. Sama. Dan kios lain. Sama.
Akhirnya aku membeli pupuk nonsubsidi dengan harga dua kali lipat. Aku meminjam uang dari tetangga, mengorbankan uang sekolah anakku. Karena aku tidak punya pilihan. Jika tidak tanam, aku tidak punya beras untuk keluarga. Jika aku menanam tanpa pupuk, panenku akan gagal. Jadi aku pinjam. Aku menanam utang bersama benih.
Kementan bilang pupuk bersubsidi cukup untuk 2025, dengan stok tersisa. Tapi di lapangan, petani yang tidak terdaftar di e-RDKK—seperti aku—tidak bisa mengaksesnya. Sementara 17,2 juta keluarga petani gurem seperti aku, tersisih dari kebijakan yang katanya untuk kami.
Mentan Amran Sulaiman membongkar kasus pupuk palsu yang menyebabkan petani gagal panen dan merugi hingga Rp3,2 triliun. Rp3,2 triliun. "Bayangkan, petani yang bermodal pinjaman harus menanggung gagal panen karena pupuk yang digunakan tidak berkualitas. Ini sangat menyakitkan," katanya.
"Bayangkan." Dia mengatakan itu seolah-olah kita bisa membayangkan. Tapi kau tidak akan pernah benar-benar mengerti jika bukan di sini, jika perutmu tidak keroncongan, jika anakmu tidak menangis karena harus berhenti sekolah.
---
Keempat: Bencana Datang, Negara Pergi
Musim tanam lalu, hama tikus menyerang persawahan kami. Aksol Amri, petani di Cirebon, kehilangan 50 persen hasil panennya. Yang biasanya 20 karung, sekarang hanya 10. Sementara di Aceh, serangan wereng membuat harga gabah jatuh di bawah Rp6.500 per kg. Petani terancam merugi besar.
Dan di mana negara?
Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon mencatat: kerugian gagal panen mencapai 50 hingga 70 persen. Sebagian petani terpaksa tanam ulang—membengkakkan biaya, menambah utang. Petani tembakau di Jombang juga alami yang sama. Mereka harus tanam ulang berkali-kali, biaya membengkak, hasil mengecil.
Sementara program asuransi gagal panen? Hanya untuk padi, dan tak pernah berjalan optimal. Kami, petani, dianggap terlalu rumit untuk dilindungi. Atau mungkin dianggap terlalu murah untuk dilindungi.
---
Kelima: Darah dan Air Mata yang Tak Pernah Dianggap
April 2023. Seorang petani Mojokerto nekat gantung diri di kandang kambingnya. Usia 38 tahun. Terlilit utang. Hanya satu bulan setelahnya, empat kasus gantung diri terjadi di daerah yang sama.
Aku tahu wajah mereka. Wajah-wajah yang menyerah. Wajah yang lelah berutang. Wajah yang lelah berharap.
Desember 2017. Buruh tani di Tawangharjo gantung diri di pohon jati karena tak tahan utang di bank. 2024. Petani di Ponorogo, 63 tahun, mengakhiri hidupnya. 2024. Petani di Lombok, 26 tahun, gantung diri di rumah mertua.
Setiap tahun cerita yang sama. Tubuh bergelantungan di tali, racun di tangan kosong, mayat mengambang di sungai. Dan semua orang bilang: "Alhamdulillah, angka kemiskinan turun."
BPS mencatat tingkat kemiskinan pada Maret 2025 sebesar 8,47 persen—terendah dalam dua dekade. Tapi mereka tidak bilang bahwa kemiskinan di perdesaan masih hampir dua kali lipat dibandingkan perkotaan——11,03 persen berbanding 6,73 persen.
Mereka tidak bilang bahwa 17,2 juta keluarga petani gurem tinggal di ujung tanduk——satu gagal panen lagi, mereka jatuh. Satu harga jatuh lagi, mereka miskin.
---
Yang Paling Menyakitkan: Anakku Tidak Mau Jadi Petani
Inilah yang paling mematahkan hati. Bukan bajuku yang robek. Bukan tanganku yang kapalan. Bukan punggungku yang bungkuk.
Tapi ketika anakku berkata: "Ayah, aku tidak mau jadi petani. Petani itu miskin."
Dia melihatku bekerja dari subuh hingga maghrib. Dia melihatku pulang dengan tangan kosong. Dia melihatku menangis di kamar mandi saat cicilan utang jatuh tempo. Dia melihat segalanya.
Anak petani tidak lagi ingin bertani. Mereka lebih memilih jadi PNS atau pekerja migran di luar negeri, atau bahkan tidak punya pekerjaan sama sekali asal tidak jadi petani. Krisis identitas pertanian Indonesia, kata laporan. Aku menyebutnya: runtuhnya harapan.
---
Lalu Apa?
Menteri Pertanian mengatakan kesejahteraan petani meningkat. Nilai Tukar Petani (NTP) pada November 2025 mencapai 124,05. Angka yang indah. Tapi aku bertanya: siapa yang menghitung NTP itu? Apakah mereka menghitungnya dari pupuk palsu yang kubeli? Apakah mereka menghitungnya dari utang yang kuberikan pada tengkulak? Apakah mereka menghitungnya dari air mata yang kuminum setiap malam?
Aku tidak menginginkan angka. Aku menginginkan keadilan.
Reforma agraria yang dijanjikan selama puluhan tahun masih menggantung tanpa kejelasan. Pemerintah berjanji akan merampungkan 1,7 juta hektar lahan untuk dibagikan kepada petani. Tapi janji adalah janji. Sampai kapan? Komisi IV DPR mendorong pembentukan Pansus karena masalah ini sudah terlalu lama menggantung. Terlalu lama. Seperti hidupku. Terlalu lama menunggu.
Pemerintah juga menjanjikan Koperasi Desa untuk memangkas rantai tengkulak. 80.081 koperasi siap beroperasi. Tapi sampai kapan? Sampai aku mati? Sampai generasi berikutnya juga ikut mati?
---
Aku Hanya Petani. Tapi Aku Juga Manusia.
Hari ini aku berdiri di tengah sawah yang dulu hijau. Sekarang tinggal setengahnya, yang lainnya sudah menjadi perumahan. Aku menatap anakku yang bermain di pematang sawah. Dia masih kecil, belum mengerti apa-apa. Tapi suatu hari dia akan bertanya.
"Ayah, kenapa kita tidak punya tanah?"
"Ayah, kenapa kita harus berutang terus?"
"Ayah, kenapa temanku punya sepatu baru, aku tidak?"
Dan aku tidak tahu akan menjawab apa.
Mungkin aku akan bilang: "Karena ayahmu petani, Nak. Dan petani di negeri ini tidak disayang."
Tapi aku tidak ingin membencinya. Aku hanya ingin dia tahu: petani bekerja lebih keras dari siapa pun di negeri ini. Tapi petani tidak pernah menang.
---
Oleh: Salah satu dari 17,2 juta petani gurem Indonesia
Desa pinggiran yang tidak terdata, 2026