Bayangkan begini.
Negara itu seperti sebuah keluarga besar. Setiap bulan, keluarga ini punya pemasukan dari gaji, hasil kebun, dan usaha kecil-kecilan. Tapi pengeluarannya lebih besar. Belanja dapur kurang, bayar cicilan rumah mencekik, sementara anak-anak butuh biaya sekolah dan berobat.
Defisit APBN itu artinya: uang keluar lebih banyak daripada uang masuk. Dan ini berbahaya karena negara jadi harus berutang terus-menerus. Kalau utang numpuk, bunganya makin besar. Lama-lama uang negara habis hanya untuk bayar bunga, bukan untuk bangun jalan, rumah sakit, atau kasih makan anak sekolah.
Nah, sekarang kita coba pikirkan sebagai warga biasa: apa yang bisa dilakukan dengan cepat agar dompet negara tidak jebol?
Dua Pilihan yang Paling Sering Disinggung
Pertama: Menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ini cara paling gampang dilihat di atas kertas. Anggarannya besar, sekitar Rp 71 triliun. Kalau langsung disetop, defisit langsung turun drastis. Sekilas kelihatan menyelamatkan negara.
Tapi coba kita runut.
Uang Rp 71 triliun itu tidak dibakar. Uang itu dibelikan telur, sayur, tempe, beras, ikan dari petani dan peternak lokal. Dimasak oleh ibu-ibu UMKM di desa. Diantar pakai jasa pengemudi setempat. Jadi uang itu sebenarnya berputar di kampung kita sendiri.
Kalau tiba-tiba disetop, petani sayur yang sudah menanam jadi bingung mau jual ke mana. Katering kecil yang baru beli panci besar jadi tidak ada pemasukan. Anak-anak yang biasanya makan siang di sekolah jadi kelaparan, susah belajar.
Jadi, seperti keluarga yang ingin hemat dengan menyetop belanja lauk untuk anak. Hemat iya. Tapi anak jadi lesu, daya tahan tubuh turun, lalu malah sakit. Biaya berobatnya malah lebih mahal nanti.
Kedua: Mencabut subsidi yang "generalisasi" atau seragam untuk semua orang.
Ini yang paling bikin gregetan sebenarnya. Pemerintah kasih subsidi LPG 3 kilo dan listrik murah, tujuannya mulia: membantu orang miskin. Tapi realitanya? Tetangga kita yang punya mobil, rumahnya bertingkat, masih beli gas melon 3 kilo. Restoran besar kadang juga pakai yang subsidi. Begitu juga listrik, banyak rumah mewah masih menikmati tarif murah.
Nah, ini namanya subsidi salah sasaran. Uang negara bocor ke orang yang sebenarnya mampu. Jadi, kalau ada yang bilang "cabut saja subsidinya", maksudnya ya cabut dari orang mampu itu. Bukan dari rakyat kecil yang benar-benar butuh.
Lalu, Apa Solusi yang Masuk Akal?
Sebagai orang biasa, kita bisa melihat ada cara-cara yang lebih adil dan tidak mengorbankan perut rakyat kecil:
1. Stop Pesta Pora Pejabat
Ini gampang dibayangkan. Pejabat dan anggota dewan sering bepergian ke luar negeri dengan alasan studi banding. Rapat-rapat di hotel mewah. Bangun gedung baru padahal yang lama masih bagus. Uangnya dari mana? Dari pajak kita.
Coba bayangkan jika setahun saja semua pejabat dilarang bepergian ke luar negeri kecuali untuk urusan yang sangat penting seperti negosiasi dagang. Rapat cukup di kantor sendiri. Gedung tidak usah dibangun-bangun baru. Berapa puluh triliun yang bisa dihemat? Itu bisa buat biaya lain yang lebih penting.
2. Setop Boros Barang Impor di Proyek Pemerintah
Banyak proyek infrastruktur besar yang bahan bakunya beli dari luar negeri. Baja impor, mesin impor, teknologi impor. Uang kita lari ke negara lain. Padahal kita punya pabrik semen, pabrik baja, dan tenaga ahli sendiri.
Kalau ada proyek yang isinya barang impor semua, kenapa tidak ditunda dulu? Paksa saja proyek-proyek itu pakai bahan dalam negeri. Kalau belum bisa, ya sudah, proyeknya nanti saja. Uang negara tidak boleh lari ke luar.
3. Pajaki Perusahaan Digital Asing dengan Serius
Sekarang ini kita semua pakai Netflix, YouTube, TikTok, Instagram, main game online. Uang kita mengalir deras ke perusahaan asing itu. Tapi mereka pintar sekali menghindari pajak Indonesia.
Ini ibaratnya mereka buka toko besar di depan rumah kita, dagangan laris manis, tapi tidak mau bayar iuran keamanan dan kebersihan lingkungan. Negara harus berani menagih pajak mereka dengan lebih tegas. Kalau tidak mau, ya blokir saja. Pasar kita besar, mereka yang butuh kita, bukan sebaliknya.
4. Ekspor Bahan Mentah Itu Harus Dibuat Mahal
Selama ini banyak pengusaha menjual hasil alam kita mentah-mentah ke luar negeri. Nikel, timah, bijih besi, dikeruk lalu dikapalkan begitu saja. Di negara lain diolah, dijual kembali ke kita dengan harga mahal.
Ini seperti petani yang menjual gabah murah, lalu membeli beras mahal.
Kalau eksportir masih mau menjual mentah, kenakan pajak ekspor yang sangat tinggi. Biarkan mereka mengeluh. Kalau tidak mau bayar pajak tinggi, ya bangun pabrik pengolahan di sini. Serap tenaga kerja kita. Uangnya berputar di negeri sendiri. Pajak yang tinggi itu juga masuk ke kas negara, mengurangi defisit.
Defisit APBN memang harus ditekan. Tapi jangan seperti orang kebakaran jenggot, langsung memotong anggaran yang paling kelihatan dan paling menyentuh rakyat miskin.
Bayangkan sebuah keluarga yang sedang bokek.
· Cara bodoh: anak disuruh berhenti makan, tapi bapak tetap beli rokok dan ganti mobil setiap tahun.
· Cara cerdas: bapak berhenti beli rokok, mobil dipakai yang ada saja, dan cari pemasukan tambahan dari menyewakan garasi kosong.
Nah, negara juga begitu.
Yang harus dipangkas duluan adalah "rokok dan ganti mobil"-nya para pejabat. Yaitu perjalanan dinas mewah, rapat di hotel, proyek mercusuar yang boros, dan subsidi yang dinikmati orang kaya. Bukan "makan siang"-nya anak-anak kita yang masih kecil, yang masih butuh tumbuh sehat.
Kalau penghematan dimulai dari atas, rakyat bawah tidak akan marah. Malah akan mendukung. Karena semua orang bisa melihat: yang berkorban duluan adalah yang berkantong tebal, bukan yang perutnya masih keroncongan.